 |
| Ketua DPRD Sumbar saat menjadi narasumber di HIMA Universitas Andalas |
PADANG, SENANDUNGKABAR.com – Harga sebuah pengabdian untuk tingkat eksekutif maupun tingkat legislatif harus ditebus dengan biaya yang tak murah. Seorang yang ikut maju dalam pemilu tak tanggung-tanggung harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk biaya politik dalam meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.
Ongkos berpolitik di Indonesia umumnya dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) khususnya masih sangat mahal. Hasil pemilu 2024 kemarin para calon harus berani mengeluarkan semua sumber daya baik materil maupun non materil untuk meraih suara di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
“Dunia Kampus Yok
Keluar Kita Berikan Edukasi ke Masyarakat,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi
setelah menjadi narasumber di Diskusi bersama HIMA Unand, Seni n (06/05/2024).
Baca Juga : DPRD Sumbar Sampaikan Laporan Hasil Reses dan Tutup Masa Sidang Kedua Tahun 2023/2024
Supardi
mengatakan, dunia kampus memiliki peran penting
untuk memberikan pemahaman pengetahuan dan edukasi politik di masyarakat. Supardi menyinggung hasil pemilu tahun 2024
ini, banyak yang mengalami kerusakan. Bukan hanya para elite politik, tetapi
sudah menyentuh ke akar rumput atau masyarakat.
“Seberapapun kita
mencoba untuk membangun nagari atau
kampung, itu semua hancur. Masyarakat tak mengakui itu, yang berlaku itu
saya mau pilih anda, saya mau dibayar berapa,” katanya.
Supardi
menjelaskan, penyebab dari mahalnya dari pelaksanaan demokrasi 5 tahunan itu karena tingkat pemahaman masyarakat
berpolitik masih rendah.
Baca Juga : Tol Padang Sicincin Tuntas Juli 2024, Gubernur Sumbar: Menteri PUPR Telah Menegaskan
Sementara itu
menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi menjelaskan,
sistem politik demokrasi bukan sistem yang sempurna, karena masih banyak
kelemahan-kelemahannya. Penerapan sistem demokrasi ini di Indonesia umumnya dan
khususnya di Sumatera Barat memang membutuhkan waktu yang panjang.
“Untuk hidup di
alam demokrasi yang lebih sehat memang butuh waktu yang panjang karena saat ini
pada pelaksanaan pemilu masih terjadi pelanggaran-pelanggaran,” ujarnya.
Khairul
menuturkan, kampus sendiri saat ini melakukan penelitian-penelitian tentang kepemiluan
dan kepartaian untuk mencari catatan kelemahan-kelemahan
yang nantinya direkomendasikan untuk diperbaiki.
Baca Juga : Pemprov Sumbar Bayar Gaji ASN Bolos Kerja 8 Bulan, Ini Bantahan Kepala BKD
“Kunci demokrasi
itu dari penelitian yang kami lakukan adalah di partainya. Kalau partainya
sehat, partainya demokratis. Maka akan terdampak terciptanya satu sistem
berdemokrasi bernegara yang lebih baik,” ujarnya. (Rel)
Berita Terkait
Pengerukan Sedimen Tuntas, Kawasan Jalur Padang Bukittinggi Aia Angek Aman Dilalu
Posting Komentar