 |
| Anggota DPR RI Zigo Rolanda |
PADANG, senandungkabar.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, turun langsung meninjau pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan nasional pada ruas Tanah Badantuang–Kiliran Jao dan Sungai Dareh–Junction (Koto Baru). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus menjaga kelancaran jalur logistik vital di Sumatera Barat.
Kedua paket pekerjaan strategis tersebut resmi terkontrak sejak 31 Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2027, dengan pendanaan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pada ruas Tanah Badantuang–Kiliran Jao, pekerjaan meliputi rekonstruksi jalan sepanjang 4,98 kilometer, rehabilitasi mayor 19 kilometer, serta rehabilitasi minor 2,9 kilometer. Sementara di ruas Sungai Dareh–Junction (Koto Baru) dilakukan rekonstruksi sepanjang 5,45 kilometer, rehabilitasi mayor 11,8 kilometer, dan rehabilitasi minor 2,1 kilometer.
Zigo menegaskan, dua ruas jalan tersebut merupakan urat nadi logistik Sumatera Barat yang menghubungkan distribusi barang dari Pulau Jawa, Palembang, Lampung, hingga Jambi menuju Kota Padang sebagai ibu kota provinsi.
“Kalau ruas ini terputus satu hari saja, dampaknya luar biasa. Harga bahan pokok di Kota Padang bisa langsung melonjak. Ini bukan jalan biasa,” tegas Zigo saat peninjauan.
Karena itu, ia meminta penyedia jasa bekerja secara serius, profesional, dan sesuai spesifikasi teknis, serta memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Menurutnya, kualitas pekerjaan infrastruktur menyangkut langsung kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai masyarakat Sumatera Barat dirugikan akibat pekerjaan yang asal-asalan atau keterlambatan pelaksanaan,” ujarnya.
Selain pengawasan kualitas, peninjauan lapangan ini juga menjadi bagian dari antisipasi arus mudik Lebaran 2026. Zigo mengingatkan agar pekerjaan preservasi jalan tidak justru menghambat mobilitas masyarakat.
“Pengaturan pekerjaan harus matang. Jangan sampai perbaikan jalan malah mengganggu arus mudik. Infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang terus kami kawal di Komisi V DPR RI,” pungkasnya.
