 |
| Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dan anggota DPR RI Andree Rosiade saat menghadiri kegiatan Pre-Sosialisasi dan Dialog Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin |
PADANG PANJANG, senandungkabar.com — Rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang. Kehadiran jalan bebas hambatan yang direncanakan memiliki akses keluar tol di kota tersebut dinilai berpotensi membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat.
Namun, di balik peluang besar tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama terkait lahan pertanian, jaringan irigasi, dan kelestarian lingkungan.
Pesan itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat menghadiri kegiatan Pre-Sosialisasi dan Dialog Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin di Gedung M. Sjafei, Rabu (28/10/2026).
Hendri menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, keberadaan jalan tol dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pergerakan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempersingkat waktu perjalanan antardaerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari tersedianya jalan dan akses transportasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara nyata dari proyek tersebut.
“Harapan kita, Padang Panjang tidak hanya menjadi kota perlintasan, tetapi juga berkembang menjadi kota tujuan. Karena itu, peluang yang muncul dari keberadaan akses tol harus dipersiapkan dengan baik agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendri.
Menurutnya, akses keluar tol dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan berbagai sektor unggulan daerah, mulai dari pariwisata, perdagangan, kuliner, jasa transportasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan perencanaan yang tepat, arus kendaraan dan mobilitas masyarakat yang meningkat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat usaha baru. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
Di sisi lain, Hendri meminta pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan dampak pembangunan terhadap lahan milik warga. Keberadaan lahan pertanian dan jaringan irigasi yang selama ini menopang kehidupan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan.
“Kami mendukung pembangunan ini. Namun, jika ada lahan masyarakat yang terdampak, tentu harus dicarikan solusi terbaik. Jangan sampai pembangunan jalan tol justru mengganggu jaringan irigasi yang selama ini digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian warga,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah, penyelenggara proyek, dan masyarakat dilakukan secara terbuka sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat dibahas lebih awal dan diselesaikan melalui kesepakatan yang memperhatikan hak serta kepentingan warga.
Andre Rosiade: Jalan Tol Dibutuhkan untuk Perkuat Konektivitas Sumbar
Dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Ia menilai pembangunan tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di Sumatera Barat.
Menurut Andre, kondisi sejumlah jalur penghubung yang rawan longsor dan kemacetan menjadi alasan penting perlunya alternatif infrastruktur transportasi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut adalah jalur Singgalang Kariang.
Keberadaan jalan tol diharapkan dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih efisien sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antardaerah.
“Jalan tol ini merupakan kebutuhan. Kita membutuhkan terobosan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat agar mobilitas masyarakat semakin baik dan konektivitas antarwilayah semakin lancar,” ungkap Andre.
Ia menambahkan, kelanjutan ruas tol dari Sicincin menuju Bukittinggi yang direncanakan melintasi Padang Panjang memiliki nilai strategis, bukan hanya dari sisi transportasi, melainkan juga untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
Kendati demikian, Andre mengingatkan agar seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara cermat. Kajian lingkungan, dampak terhadap lahan pertanian, keberlangsungan irigasi sawah, serta kebutuhan akses penghubung bagi masyarakat harus diperhitungkan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Semua harus dikaji dengan baik, termasuk dampak terhadap pertanian, irigasi sawah yang terdampak, dan kebutuhan akses penghubung masyarakat. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat juga harus tetap terlindungi,” katanya.
Andre juga menyatakan akan mengawal proses pembangunan dan mendorong koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan yang muncul dapat ditangani secara tepat.
“Kami akan mengawal dan tidak akan lepas tangan. Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya.
Selain jalan tol, Andre turut menyinggung rencana pengembangan konektivitas transportasi lainnya di Sumatera Barat. Dalam pemaparannya, ia menyebut pembangunan tol ditargetkan berlanjut pada awal 2027, sementara reaktivasi jalur kereta api Kayu Tanam–Padang Panjang direncanakan pada pertengahan 2027.
Pengembangan kedua moda transportasi tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, memperluas pilihan perjalanan masyarakat, serta memperkuat hubungan antarkawasan di Sumatera Barat.
4,8 Kilometer Jalan Tol Direncanakan Melintasi Padang Panjang
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, memaparkan rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Bukittinggi–Sicincin yang akan melintasi wilayah Padang Panjang dan dilengkapi akses keluar tol.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, panjang jalan utama atau main road yang direncanakan berada di wilayah Padang Panjang mencapai sekitar 4,8 kilometer. Adapun panjang jalan akses diperkirakan sekitar 1,5 kilometer.
Untuk kebutuhan pembangunan, terdapat 352 bidang tanah yang telah terdata di wilayah Padang Panjang, dengan luas keseluruhan sekitar 56,84 hektare.
Data tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditindaklanjuti melalui tahapan perencanaan dan komunikasi bersama masyarakat. Informasi mengenai trase jalan, kebutuhan lahan, serta potensi dampak pembangunan perlu disampaikan secara jelas agar warga dapat memahami rencana proyek dan langkah penanganan yang disiapkan.
Koentjoro berharap pembangunan tersebut memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi sejak tahap awal menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses persiapan pembangunan.
Pelibatan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga dinilai penting, mengingat persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan administrasi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial serta keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.
Peluang Ekonomi Harus Diimbangi Perlindungan Masyarakat
Bagi Padang Panjang, rencana pembangunan jalan tol ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, akses transportasi yang semakin baik dapat memperluas pasar, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal. Di sisi lain, perencanaan yang kurang matang berpotensi menimbulkan persoalan apabila kebutuhan pembangunan berbenturan dengan lahan produktif dan infrastruktur pendukung kehidupan warga.
Karena itu, kesiapan daerah menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada kelancaran lalu lintas semata. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat perlu mulai mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi berkembang setelah akses tol beroperasi.
Penguatan destinasi wisata, pengembangan sentra kuliner, penataan kawasan perdagangan, peningkatan kualitas UMKM, serta penyediaan layanan bagi pengguna jalan dapat menjadi bagian dari strategi untuk menangkap peluang tersebut.
Pada saat yang sama, perlindungan lahan pertanian, kesinambungan jaringan irigasi, kajian lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat terdampak harus ditempatkan sebagai bagian penting dari keseluruhan proses pembangunan.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara proyek, dan masyarakat, pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi Padang Panjang tanpa mengabaikan kepentingan warga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya, Sugeng Rochadi; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi; Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); kepala organisasi perangkat daerah (OPD); lurah terkait; niniak mamak; bundo kanduang; tokoh masyarakat; tokoh adat Kanagarian Gunuang; serta pihak terkait lainnya.
