DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati Kua PPAS APBD Perubahan Tahun 2022

DPRD dan Pemprov Sumbar sepakati KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022 dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Sumbar

PADANG, SENANDUNGKABAR.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas dan   (PPAS) APBD Perubahantahun 2022. Belanja daerah mengalami kenaikan sebesar  Rp334,1miliar.

Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi, ada beberapa catatan yang perlu diantisipasi, diantaranya serapan anggaran di semester pertama yang masih rendah . Bahkan dari segi infratruktur masih enam persen, padahal sudah bulan Juli.

“Ada kegiatan yang sudah dalam proses, namun dananya belum keluar, hal itu mengahambat dari progres pengeluaran anggaran yang ada,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat sidang paripurna penetapan KUPA PPAS APBD Perubahan tahun 2022, Kamis (01/9/2022).

Supardi berharap di pembahasan RAPBD, progres dari resesi anggaran sudah 85 persen harus dicapai, sehingga resapan anggaran dapat dirasakan oleh masyarakat. Selagi masyarakat dapat menikmati anggaran APBD, hal itu salah satu faktor yang dapat menurunkan angka inflasi.

Supardi menuturkan keterlambatan dari pembahasan KUPA-PAAS APBD Perubahan yakni kesiapan OPD dalam melaksanakan kegiatan yang cukup lambat, karena mutasi di lingkup OPD .

“Kita berharap kepada gubernur, kalau melakukan mutasi penjabat harus dipersiapkan segala kemungkinan yang terbesar. Jangan dari mutasi tersebut memperlambat dari eksekusi semua program kita,” katanya.

Menanggapi inflasi yang terjadi, Ketua Dprd Sumbar Supardi menyebut, seharusnya hal itu tidak terjadi di Sumatera Barat. Sebab secara kultur orang Sumbar yakni orang minang, permasalahan cabai dan kebutuhan pokok merupakan sudah kebutuhan keseharian.

“Tidak ada sejarah kita di Minangkabau ini mengalami inflasi sebesar itu,” katanya.

Menurut Supardi pada 3 tahun belakangan ini, Pemprov dan DPRD Sumbar telah menyepakati RPJMD program unggulan., dalam progul tersebut dialokasikan dana 10 persen dari APBD  atau sekitar 700 miliar yang dialokasikan untuk sektor pertanian.

“Kalau seandainya progul kita sudah menghabiskan dana yang cukup besar. Bahkan tidak bisa menurunkan angka inflasi, maka ini ada sesuatu yang salah,”katanya.