Pemuda Harau Tolak Pengalihan Pengelolaan Tiket Lembah Harau ke Niniak Mamak

 

Pemuda Harau buat surat penolakan pengelolaan objek wisata kepada Ninik mamak

Lima Puluh Kota, senandungkabar.com — Polemik pengelolaan objek wisata Lembah Harau memanas. Pemuda Nagari Harau secara tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan pengalihan distribusi tiket masuk kepada niniak mamak yang dijadwalkan berlangsung pada 26–27 Maret 2026.


Penolakan itu tertuang dalam surat resmi bernomor 01/PM/Hr/2026 tertanggal 24 Maret 2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.


Baca Juga : Boat Wisata Karam di Perairan Sungai Pisang–Pulau Pagang, 25 Penumpang Selamat


Baca Juga : Bangkit dari Banjir, Petani Padang Mulai Panen Jelang Lebaran


Dalam surat tersebut, pemuda menilai kebijakan pengambilalihan distribusi tiket tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menabrak aturan yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa sistem karcis masuk wisata Lembah Harau telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.


Tak hanya itu, keputusan tersebut juga dinilai bertentangan dengan hasil rapat resmi yang sebelumnya digelar pada 10 Maret 2026 bersama Dinas Pariwisata dalam rangka persiapan menyambut libur Idulfitri 1447 H.


“Kami selaku pemuda Nagari Harau MENOLAK kebijakan tersebut,” tegas isi surat yang ditandatangani oleh Ketua Pemuda Jorong Harau, Fiky Aulia Rahmat, dan Ketua Pemuda Jorong Padang Torok, Roli Caniago.


Baca Juga : Rem Blong Truk Trailer Tewaskan 5 Orang di Panyalaian, Bupati Tanah Datar Imbau Pengendara Waspada


Baca Juga : Krisis Air Bersih, Pemko Padang Percepat Pemulihan Irigasi Gunung Nago


Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan destinasi unggulan Sumatera Barat tersebut, terlebih di momen krusial arus wisatawan Lebaran yang diprediksi meningkat tajam.


Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pariwisata terkait penolakan tersebut. Namun, jika tidak segera dicarikan solusi, polemik ini berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan dan pelayanan wisata di Lembah Harau.

Lebih baru Lebih lama