 |
| Gambar ilustrasi |
BUKITTINGGI, politicnewss.id – Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil langkah tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F. Setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat disiplin kepegawaian, F resmi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Jumat (13/11/2026). Keputusan tersebut sekaligus menutup proses penjatuhan sanksi disiplin terhadap F yang diketahui telah berbulan-bulan tidak menjalankan tugas kedinasan.
Di balik keputusan pemberhentian itu, muncul penegasan penting dari F terkait dugaan penipuan bermodus investasi pemasok bahan Makanan Bergizi Gratis (MBG). F menyatakan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan yang dilakukannya.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan, pemberhentian F merupakan konsekuensi dari pelanggaran disiplin berat, terutama ketidakhadiran tanpa menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara dalam waktu yang cukup lama.
Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan itu, pelanggaran disiplin berat dapat berujung pada pemberhentian sebagai PNS.
“SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja,” ungkap Sekda.
Tidak hanya menerima keputusan pemberhentian, F juga menyampaikan pernyataan mengenai posisi Wali Kota Bukittinggi dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Sekda mengungkapkan, F secara tegas menyebut Ramlan Nurmatias tidak terlibat dalam tindakan yang dilakukannya di luar urusan kedinasan.
“Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Bapak Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai,” pungkasnya.
Dengan penyerahan SK tersebut, Pemko Bukittinggi menegaskan penegakan disiplin ASN tetap berjalan sesuai aturan. Sementara itu, F masih memiliki hak untuk menggunakan mekanisme banding atas keputusan pemberhentian yang diterimanya.
